Pengesahan UU PPRT: Pekerja Rumah Tangga Kini Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan UU PPRT pada Senin, 21 April 2026, di Jakarta. Undang-undang ini mengatur perlindungan pekerja rumah tangga (PRT). Kebijakan ini dibuat untuk menjamin hak dasar pekerja, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Proses pengesahan dilakukan setelah pembahasan panjang di parlemen.
UU PPRT atau Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan regulasi yang mengatur hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja. Aturan ini mencakup hak, kewajiban, serta perlindungan hukum. PRT kini berhak atas upah layak, waktu kerja jelas, dan jaminan sosial.
Pengesahan UU ini didorong oleh tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga. Selama ini, sektor tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang kuat. Pemerintah menilai regulasi ini penting untuk menciptakan keadilan kerja dan kepastian hukum.
Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo, dalam pernyataannya menegaskan bahwa aturan ini harus diawasi pelaksanaannya. Ia menyebut, “Undang-undang ini penting, tetapi implementasinya harus dikawal agar benar-benar melindungi pekerja.” Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pengawasan setelah pengesahan.
Secara hukum, rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD. Dalam kasus UU PPRT, pembahasan melibatkan pemerintah dan DPR sebagai pembuat kebijakan. Proses ini mencakup penyusunan, pembahasan, hingga persetujuan bersama sebelum disahkan.
Setelah disahkan, undang-undang pada umumnya mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembar negara. Namun, dalam beberapa kasus, aturan pelaksana diperlukan sebelum implementasi penuh. Pemerintah akan menyiapkan regulasi turunan untuk mendukung penerapan UU PPRT.
Dampak dari pengesahan ini diperkirakan signifikan bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Mereka kini memiliki dasar hukum untuk menuntut hak dan perlindungan. Selain itu, pemberi kerja juga memiliki pedoman jelas dalam menjalin hubungan kerja.
Pengesahan UU PPRT menjadi langkah penting dalam reformasi ketenagakerjaan. Namun, keberhasilan aturan ini akan sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan di lapangan dalam waktu mendatang.
Tags: UU PPRT, pengesahan UU PPRT, pekerja rumah tangga, jaminan sosial PRT, perlindungan tenaga kerja
