DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Masuk Prolegnas Prioritas 2026

DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Penegasan tersebut disampaikan di tengah kembali menguatnya desakan publik agar regulasi itu segera dibahas dan disahkan sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana, terutama korupsi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan RUU Perampasan…

Read More
MPR dan MK Teken MoU, MPR Akan Beri Kajian Tafsir Konstitusi dalam Perkara Uji UU

MPR dan MK Teken MoU, MPR Akan Beri Kajian Tafsir Konstitusi dalam Perkara Uji UU

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang memperkuat kerja sama kelembagaan, termasuk keterlibatan MPR dalam memberikan kajian mengenai tafsir konstitusi pada perkara pengujian undang-undang di MK. Kerja sama tersebut disebut bertujuan memperkaya perspektif konstitusional tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, melalui kerja sama…

Read More
Ketua DPRD Tegaskan Usulan Ubah Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Disetujui

Ketua DPRD Tegaskan Usulan Ubah Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Disetujui

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa meluruskan kabar yang berkembang mengenai usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Ia menegaskan DPRD belum memberikan persetujuan terhadap perubahan nama tersebut, melainkan baru menyepakati untuk menerima dan membahas aspirasi yang disampaikan para pengusul melalui mekanisme legislatif. Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya anggapan di masyarakat bahwa…

Read More
Komisi VIII Soroti Layanan Haji di Mina, Minta Evaluasi Menyeluruh untuk Musim Berikutnya

Komisi VIII Soroti Layanan Haji di Mina, Minta Evaluasi Menyeluruh untuk Musim Berikutnya

Pimpinan Komisi VIII DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026, terutama terkait pelayanan jemaah di kawasan Mina yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem agar kualitas layanan bagi jemaah Indonesia semakin meningkat pada musim haji berikutnya. Sorotan terhadap layanan di Mina muncul setelah rangkaian ibadah…

Read More
MK Tegaskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

MK Tegaskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan melalui putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada yang meminta kepastian mengenai frasa “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak terdapat dasar konstitusional untuk menafsirkan bahwa kepala daerah…

Read More
Bahlil: Uji Coba Tabung CNG 3 Kg Masuk Tahap Ketiga

Bahlil: Uji Coba Tabung CNG 3 Kg Masuk Tahap Ketiga

Pemerintah terus mematangkan pengembangan tabung Compressed Natural Gas (CNG) berkapasitas 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pengujian teknologi tersebut kini telah memasuki tahap ketiga sebagai bagian dari proses memastikan aspek keamanan dan kelayakan sebelum diterapkan secara luas. Menurut Bahlil, tahapan uji coba dilakukan…

Read More
Satgas Klaim Kawasan Konservasi IKN Kini Bebas Tambang Ilegal, Fokus Beralih ke Area Penyangga

Satgas Klaim Kawasan Konservasi IKN Kini Bebas Tambang Ilegal, Fokus Beralih ke Area Penyangga

Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan tidak lagi menemukan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan konservasi yang berada dalam wilayah delineasi IKN. Setelah serangkaian operasi penertiban dilakukan selama beberapa tahun terakhir, fokus pengawasan kini mulai diarahkan ke area di luar kawasan konservasi yang masih berpotensi menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa…

Read More
PLN Minta Maaf atas Pemadaman di Kawasan Puncak yang Berdampak ke RSUD Ciawi

PLN Minta Maaf atas Pemadaman di Kawasan Puncak yang Berdampak ke RSUD Ciawi

PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemadaman tersebut turut berdampak pada operasional sejumlah fasilitas publik, termasuk RSUD Ciawi.  Perusahaan menjelaskan gangguan terjadi akibat kendala pada sistem jaringan kelistrikan yang melayani wilayah tersebut. Setelah menerima laporan, petugas PLN segera melakukan penelusuran…

Read More