Pimpinan Komisi VIII DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026, terutama terkait pelayanan jemaah di kawasan Mina yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem agar kualitas layanan bagi jemaah Indonesia semakin meningkat pada musim haji berikutnya.
Sorotan terhadap layanan di Mina muncul setelah rangkaian ibadah haji tahun ini berakhir. Meski secara umum penyelenggaraan dinilai berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, DPR menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, khususnya saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang menjadi fase paling kompleks dalam penyelenggaraan haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menilai kawasan Mina masih menjadi titik yang paling menantang karena keterbatasan kapasitas lahan yang harus menampung jutaan jemaah dari berbagai negara dalam waktu bersamaan. Kondisi tersebut berdampak pada pengaturan penempatan tenda, mobilitas jemaah, distribusi logistik, hingga kelancaran layanan transportasi yang membutuhkan koordinasi lebih baik.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi harus menghasilkan langkah konkret untuk menyempurnakan tata kelola penyelenggaraan haji. Indonesia juga didorong terus memperjuangkan peningkatan kualitas layanan kepada otoritas Arab Saudi, termasuk optimalisasi kapasitas tenda, penguatan sistem manajemen pergerakan jemaah berbasis teknologi, serta koordinasi yang lebih efektif dengan penyedia layanan haji.
Selain persoalan di Mina, DPR juga menyoroti beberapa aspek lain yang perlu menjadi perhatian, seperti penerapan syarat istithaah kesehatan serta keterlambatan penerbangan haji. Ketiga isu tersebut dinilai saling berkaitan dalam menentukan kualitas pelayanan kepada jemaah dan perlu dievaluasi secara komprehensif agar penyelenggaraan haji ke depan semakin efektif.
Komisi VIII menegaskan evaluasi pasca-haji merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Hasil pengawasan DPR nantinya akan dibahas bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji. Dengan langkah tersebut, pelayanan kepada jemaah Indonesia diharapkan semakin aman, nyaman, dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang setiap tahunnya.
Shama is a Content Specialist and News Writer with 4.5+ years of experience in journalism, press release writing, SEO content, and digital publishing. She covers business, technology, blockchain, cryptocurrency, finance, and corporate communications, delivering research-driven content for media platforms and global audiences.
