OTT Bupati Muara Enim Melebar ke Dugaan Pengaturan Audit BPK, KPK Dalami Aliran Suap

OTT Bupati Muara Enim Melebar ke Dugaan Pengaturan Audit BPK, KPK Dalami Aliran Suap

Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim berkembang ke dugaan praktik suap yang berkaitan dengan proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang diduga berupaya memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan daerah. Perkara tersebut bermula dari dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak yang disebut memiliki akses untuk…

Read More
KPK Bongkar Modus Pemerasan Izin WNA, Silmy Karim Diduga Terima Aliran Dana dari Praktik Sistematis

KPK Bongkar Modus Pemerasan Izin WNA, Silmy Karim Diduga Terima Aliran Dana dari Praktik Sistematis

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) dalam pengurusan izin tinggal yang diduga berlangsung secara terstruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam perkara tersebut, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim turut ditetapkan sebagai tersangka. Menurut KPK, praktik tersebut dilakukan dengan cara memperlambat atau mempersulit proses administrasi izin tinggal…

Read More
Dua Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Suap di Kemenaker

Dua Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Suap di Kemenaker

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada dua pengusaha yang terlibat dalam perkara suap pengurusan tenaga kerja asing di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Putusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (4/6). Kedua terdakwa dinilai terbukti memberikan uang kepada pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan untuk…

Read More
KPK Jerat 1.880 Tersangka Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri

KPK Jerat 1.880 Tersangka Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap capaian penindakan selama 22 tahun berdiri dengan menetapkan sebanyak 1.880 orang sebagai tersangka kasus korupsi. Data tersebut disampaikan KPK sebagai gambaran perjalanan lembaga antirasuah sejak berdiri pada 2003 hingga 2026.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan mayoritas tersangka korupsi yang diproses KPK merupakan laki-laki. Dari total 1.880…

Read More
KPK Bakal Ubah Mekanisme Penetapan Tersangka Usai KUHAP Baru Berlaku

KPK Bakal Ubah Mekanisme Penetapan Tersangka Usai KUHAP Baru Berlaku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengubah mekanisme penetapan tersangka setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Dalam aturan baru tersebut, status tersangka tidak lagi ditetapkan sejak awal penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik), melainkan setelah proses penyidikan berjalan.  Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan perubahan itu…

Read More
Muhadjir Effendy Diperiksa KPK soal Kuota Haji 2022 Hari Ini

Muhadjir Effendy Diperiksa KPK soal Kuota Haji 2022 Hari Ini

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2022. Usai menjalani pemeriksaan, Muhadjir mengaku diminta menjelaskan proses penentuan dan distribusi kuota haji pada masa pandemi Covid-19.  Muhadjir diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5). Ia…

Read More

Bos Grup BJU Dituntut 8 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi LPEI

Jaksa penuntut umum menuntut Direktur sekaligus pemilik manfaat Grup Bara Jaya Utama (BJU), Hendarto, dengan hukuman delapan tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Hendarto membayar denda…

Read More

Masalah Kuota Haji Diselidiki, KPK Dalami Aliran Dana Travel

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua pimpinan biro perjalanan haji sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari upaya penelusuran peran pihak swasta dalam distribusi kuota tambahan yang diduga menyimpang dari ketentuan. Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang sebelumnya juga menyasar sejumlah…

Read More