MK Tegaskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

MK Tegaskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan melalui putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada yang meminta kepastian mengenai frasa “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak terdapat dasar konstitusional untuk menafsirkan bahwa kepala daerah…

Read More
Hakim MK Desak Operator Seluler Cari Solusi Kuota Internet Hangus

Hakim MK Desak Operator Seluler Cari Solusi Kuota Internet Hangus

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta operator seluler tidak hanya mempertahankan kebijakan kuota internet hangus, tetapi mulai merumuskan solusi yang lebih adil bagi konsumen. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang uji materi aturan telekomunikasi terkait polemik kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir.  Dalam persidangan tersebut, Saldi menilai para operator selama ini…

Read More
Pengamat Soroti Pasal Bermasalah UU PDP, Dinilai Berpotensi Jadi “UU ITE Jilid II”

Pengamat Soroti Pasal Bermasalah UU PDP, Dinilai Berpotensi Jadi “UU ITE Jilid II”

Sejumlah pengamat hukum dan kebebasan sipil menilai beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum digital di Indonesia. Mereka khawatir sejumlah ketentuan dalam UU PDP dapat berkembang menjadi “UU ITE jilid II” apabila tidak disertai aturan pelaksana dan pembatasan interpretasi yang jelas. Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works…

Read More

Putusan MK Tegaskan Status Jakarta dan Jadi Penentu Arah IKN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai menjadi titik penting dalam kepastian hukum proses pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejumlah pihak menilai keputusan tersebut sekaligus memperjelas arah transisi pemerintahan menuju ibu kota baru di Kalimantan Timur. MK sebelumnya menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang IKN dan menegaskan kedudukan…

Read More

MK Tegaskan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Hingga Ada Keppres

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan status ibu kota negara masih berada di Jakarta hingga pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Penegasan itu disampaikan dalam putusan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam sidang putusan perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026, MK menolak seluruh permohonan pemohon yang…

Read More