KPK Jerat 1.880 Tersangka Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri

KPK Jerat 1.880 Tersangka Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap capaian penindakan selama 22 tahun berdiri dengan menetapkan sebanyak 1.880 orang sebagai tersangka kasus korupsi. Data tersebut disampaikan KPK sebagai gambaran perjalanan lembaga antirasuah sejak berdiri pada 2003 hingga 2026.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan mayoritas tersangka korupsi yang diproses KPK merupakan laki-laki. Dari total 1.880…

Read More
Pengamat Soroti Pasal Bermasalah UU PDP, Dinilai Berpotensi Jadi “UU ITE Jilid II”

Pengamat Soroti Pasal Bermasalah UU PDP, Dinilai Berpotensi Jadi “UU ITE Jilid II”

Sejumlah pengamat hukum dan kebebasan sipil menilai beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum digital di Indonesia. Mereka khawatir sejumlah ketentuan dalam UU PDP dapat berkembang menjadi “UU ITE jilid II” apabila tidak disertai aturan pelaksana dan pembatasan interpretasi yang jelas. Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works…

Read More
KPK Bakal Ubah Mekanisme Penetapan Tersangka Usai KUHAP Baru Berlaku

KPK Bakal Ubah Mekanisme Penetapan Tersangka Usai KUHAP Baru Berlaku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengubah mekanisme penetapan tersangka setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Dalam aturan baru tersebut, status tersangka tidak lagi ditetapkan sejak awal penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik), melainkan setelah proses penyidikan berjalan.  Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan perubahan itu…

Read More
Herman Deru Nilai Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pembiayaan Pembangunan

Herman Deru Nilai Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pembiayaan Pembangunan

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Instrumen tersebut dinilai penting untuk membantu kepala daerah merealisasikan program prioritas tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.  Pernyataan itu disampaikan Herman Deru saat menghadiri Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai…

Read More
Polisi Dalami Dugaan Tekanan Psikologis dalam Kasus PRT Loncat di Jakpus

Polisi Dalami Dugaan Tekanan Psikologis dalam Kasus PRT Loncat di Jakpus

Polisi mendalami dugaan tekanan psikologis yang dialami seorang pekerja rumah tangga (PRT) berinisial D (30) yang nekat melompat dari lantai dua rumah majikannya di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban diduga mengalami tekanan mental selama bekerja di rumah seorang advokat berinisial AV.  Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah sebelumnya dua PRT dilaporkan melompat…

Read More
Empat Prajurit TNI Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Empat Prajurit TNI Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Empat prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menghadapi sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026). Sidang tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah proses pemeriksaan saksi dan pembacaan dakwaan dalam perkara yang menyita perhatian publik itu.  Berdasarkan jadwal persidangan, oditur militer dijadwalkan membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa pada…

Read More
Hotman Ngaku Dihubungi Prabowo Terkait Kasus Nadiem Makarim

Hotman Ngaku Dihubungi Prabowo Terkait Kasus Nadiem Makarim

Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku dihubungi Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Hotman menyebut komunikasi itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB pada Selasa malam.  Pernyataan tersebut disampaikan Hotman di tengah polemik penanganan perkara Chromebook Kemendikbudristek yang saat ini tengah diusut…

Read More
Prabowo Ingatkan RI Tak Terlalu Kagumi Negara Kaya dari Penjajahan

Prabowo Ingatkan RI Tak Terlalu Kagumi Negara Kaya dari Penjajahan

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terlalu mengagumi negara-negara maju yang menurutnya membangun kekayaan melalui praktik penjajahan dan eksploitasi bangsa lain di masa lalu. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pidato dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).  Dalam pidatonya, Prabowo menilai banyak negara kaya saat ini memperoleh kemajuan…

Read More