Herman Deru Nilai Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pembiayaan Pembangunan

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Instrumen tersebut dinilai penting untuk membantu kepala daerah merealisasikan program prioritas tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. 

Pernyataan itu disampaikan Herman Deru saat menghadiri Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar MPR RI di Palembang, Sumatera Selatan. Forum tersebut membahas peluang penerapan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan baru bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. 

Menurut Herman Deru, banyak kepala daerah saat ini menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi fiskal. Di sisi lain, program pembangunan yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap harus direalisasikan karena merupakan janji kepada masyarakat. 

Karena itu, obligasi daerah dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Instrumen tersebut juga dinilai mampu membuka ruang investasi publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. 

Herman Deru juga menyoroti proses penerbitan obligasi daerah yang dinilai masih terlalu panjang dan rumit. Ia meminta pemerintah pusat menyederhanakan mekanisme perizinan agar pemerintah daerah lebih mudah mengakses instrumen pembiayaan tersebut. 

“Kalau prosesnya dipermudah, daerah akan lebih siap memanfaatkan obligasi untuk pembangunan,” ujar Herman Deru dalam forum tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyatakan Sumatera Selatan siap menjadi role model atau daerah percontohan penerbitan obligasi daerah di Indonesia. Menurut dia, Sumsel memiliki kapasitas fiskal dan kesiapan pembangunan yang cukup untuk memulai implementasi skema tersebut. 

Obligasi daerah sendiri merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, rumah sakit, hingga infrastruktur publik lainnya. Pemerintah daerah nantinya mengembalikan dana tersebut kepada investor sesuai jangka waktu dan skema yang disepakati. 

Wacana penguatan obligasi daerah kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah mencari sumber pembiayaan pembangunan alternatif tanpa membebani APBN secara berlebihan. Sejumlah pihak menilai instrumen ini dapat menjadi terobosan penting untuk mempercepat pembangunan daerah di era otonomi fiskal.