Buruh Ungkap Banyak Perusahaan Sengaja Tutupi Data PHK
Kalangan buruh mengungkap masih banyak perusahaan yang memilih tidak membuka data pemutusan hubungan kerja (PHK) ke publik. Langkah tersebut disebut dilakukan untuk menjaga citra perusahaan agar tetap terlihat sehat di mata perbankan maupun pembeli atau buyer.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan perusahaan khawatir pengumuman PHK secara terbuka dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor, bank, hingga mitra bisnis. Kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi akses pendanaan serta volume pesanan perusahaan ke depan.
Menurutnya, banyak perusahaan mempertimbangkan dampak jangka panjang apabila kondisi internal mereka diketahui sedang mengalami tekanan. Jika kepercayaan perbankan maupun buyer turun, perusahaan dikhawatirkan akan menghadapi masalah baru yang justru memperburuk situasi usaha dan memicu PHK tambahan.
Ristadi menilai langkah perusahaan menutupi PHK memang memiliki alasan bisnis tertentu, terutama untuk menjaga keberlangsungan operasional. Namun di sisi lain, kondisi tersebut membuat data PHK nasional dinilai belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya merilis data PHK periode Januari-April 2026 yang mencapai 15.425 pekerja. Akan tetapi, serikat buruh meyakini jumlah riil korban PHK lebih tinggi karena banyak kasus pengurangan tenaga kerja dilakukan secara tertutup tanpa terekspos ke publik.
Selain PHK terbuka, pengurangan pekerja juga disebut terjadi melalui penghentian kontrak kerja yang tidak diperpanjang. Skema tersebut dinilai semakin sering digunakan perusahaan untuk menekan biaya operasional di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian industri global.
Dalam beberapa bulan terakhir, isu PHK memang menjadi perhatian serius kalangan buruh. Sejumlah serikat pekerja sebelumnya telah memperingatkan potensi gelombang PHK lebih besar akibat kenaikan biaya produksi, pelemahan permintaan industri, hingga tekanan ekonomi global yang memengaruhi sektor manufaktur nasional.
Kalangan buruh berharap pemerintah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan memastikan perlindungan pekerja tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi. Transparansi data PHK dinilai penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
