Kemendagri Perketat Pengawasan APBD Kaltim, Banyak Catatan Terungkap

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap adanya sejumlah aduan masyarakat terkait Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud. Pemerintah pusat kini memberikan pendampingan khusus untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip efisiensi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Kaltim menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian intensif karena banyaknya laporan publik serta dinamika opini yang berkembang. Kondisi tersebut mendorong Kemendagri melakukan pemantauan lebih ketat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.

Situasi ini juga berkaitan dengan gelombang kritik dan demonstrasi yang muncul di daerah, termasuk tuntutan terhadap kebijakan pemerintah provinsi. Pemerintah pusat menilai perlu ada pengawasan langsung agar kebijakan daerah tetap selaras dengan kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian dari langkah pembinaan, Kemendagri telah mengingatkan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara hati-hati. Kaltim disebut termasuk daerah yang memiliki banyak catatan terkait pengelolaan anggaran, sehingga perlu evaluasi berkelanjutan.

Kemendagri juga meminta agar program yang tidak menjadi prioritas dapat ditinjau ulang, bahkan dibatalkan jika tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Prinsip efisiensi menjadi penekanan utama dalam setiap pengambilan keputusan anggaran di daerah.

Untuk memperkuat pengawasan, Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) serta melibatkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) dalam memantau kebijakan dan implementasi anggaran di Kaltim. Pendampingan ini bertujuan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sorotan terhadap Gubernur Kaltim juga tidak lepas dari sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik, termasuk rencana penggunaan anggaran untuk fasilitas yang dinilai tidak mendesak. Kondisi tersebut memperkuat urgensi evaluasi terhadap prioritas belanja daerah.

Kemendagri menegaskan bahwa kepala daerah harus menjadi contoh dalam penerapan efisiensi anggaran. Kepemimpinan diharapkan mengutamakan kepentingan publik dibandingkan fasilitas atau program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Ke depan, pemerintah pusat akan terus memantau perkembangan di Kalimantan Timur. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai aturan serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Tags: Kemendagri; APBD Kaltim; Gubernur Kaltim; Bima Arya Sugiarto; Rudy Mas’ud