Purbaya Tanggapi Protes Pengusaha China ke Presiden Prabowo

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons protes yang disampaikan sejumlah pengusaha asal China kepada Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintah menegaskan seluruh aturan yang diterapkan tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengganggu aktivitas bisnis yang berjalan secara legal. 

Surat keberatan tersebut dikirim oleh Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce in Indonesia dan disebut telah ditembuskan kepada Kedutaan Besar China di Jakarta. Dalam surat itu, para investor menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai membebani operasional perusahaan dan memengaruhi kepastian investasi jangka panjang di Indonesia. 

Salah satu kebijakan yang diprotes adalah aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mewajibkan eksportir menempatkan 50 persen devisa ekspor di perbankan domestik selama minimal satu tahun. Pengusaha China menilai kebijakan tersebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan dan operasional bisnis mereka. 

Selain aturan DHE SDA, investor China juga menyoroti isu kenaikan royalti mineral, pembatasan kuota nikel, hingga kebijakan tenaga kerja asing yang dianggap semakin ketat. Mereka menilai kombinasi kebijakan tersebut menambah ketidakpastian iklim usaha di Indonesia. 

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan pemerintah Indonesia tetap terbuka terhadap investasi asing, termasuk dari China. Namun ia menekankan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas ilegal. 

“Kita nggak akan ganggu bisnis siapa pun asal legal,” kata Purbaya saat memberikan tanggapan kepada awak media di Jakarta. 

Purbaya juga menjelaskan kebijakan DHE SDA sebenarnya telah dirancang cukup fleksibel dan pemerintah telah memberikan sejumlah pengecualian agar kebutuhan likuiditas perusahaan tetap terjaga. Pemerintah menilai aturan tersebut penting untuk memperkuat cadangan devisa nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. 

Di sisi lain, pemerintah menyatakan tetap ingin menjaga hubungan ekonomi dan investasi dengan China yang selama ini menjadi salah satu mitra dagang serta investor terbesar Indonesia. Data Kementerian Investasi menunjukkan realisasi investasi China di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor hilirisasi nikel, energi, dan manufaktur. 

Meski demikian, pemerintah menegaskan reformasi kebijakan sumber daya alam dan fiskal akan tetap berjalan demi memperkuat posisi ekonomi nasional. Purbaya menyebut kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Prabowo Subianto.