Jakarta Terancam Darurat Sampah, DPRD DKI Minta Pembenahan Total

Persoalan sampah di Jakarta kembali menjadi sorotan setelah Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan potensi darurat sampah apabila pengelolaan tidak segera dibenahi secara menyeluruh. Ia menilai penanganan sampah di ibu kota masih membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir. 

Kenneth menegaskan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta harus lebih proaktif menyusun program edukasi yang menyasar langsung masyarakat. Menurutnya, sosialisasi saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah aplikatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan perangkat wilayah mulai dari wali kota, camat, lurah, hingga RT dan RW dalam memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan efektif di tingkat lingkungan. Penanganan sampah dinilai tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah provinsi tanpa partisipasi aktif masyarakat.

Kenneth memperingatkan Jakarta bisa memasuki fase darurat sampah apabila pengangkutan sampah dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) tidak diperbaiki. Penumpukan sampah yang terlambat diangkut dinilai bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi memicu masalah kesehatan masyarakat. 

Untuk mendorong perubahan perilaku warga, DPRD DKI juga mengusulkan pemberian insentif bagi masyarakat yang disiplin memilah sampah. Skema penghargaan atau manfaat ekonomi dinilai dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengurangan sampah dari sumbernya. 

Sorotan terhadap persoalan sampah muncul di tengah kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta yang mulai mewajibkan warga memilah sampah mulai 10 Mei 2026 melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026. Pemilahan sampah dilakukan dalam empat kategori sebagai upaya mengurangi beban TPST Bantargebang. 

Selain program pemilahan sampah, Pemprov DKI juga menyiapkan pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Kenneth menyambut positif langkah tersebut, namun mengingatkan proyek harus dijalankan secara transparan serta menggunakan teknologi ramah lingkungan agar tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat. 

Dalam pandangannya, PLTSa hanya menjadi solusi di sektor hilir, sementara persoalan utama tetap harus diselesaikan dari sumber sampah rumah tangga. Karena itu, edukasi publik dan perubahan perilaku warga dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah Jakarta ke depan. 

Kenneth juga mencontohkan sejumlah negara Asia seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan yang berhasil menekan volume sampah melalui kombinasi regulasi ketat, edukasi sejak dini, teknologi pengolahan modern, serta keterlibatan aktif masyarakat.