JAKARTA, BERITA NASIONAL – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan tanggapan terbuka terkait kritik publik yang menyebut kabinet pemerintahannya terlalu besar atau “gemuk”. Dalam penjelasannya, Presiden Prabowo menyinggung perbandingan skala administratif dengan negara tetangga, Timor Leste, yang memiliki jumlah menteri relatif banyak jika dikalkulasikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya pada Senin (31/8/2026) siang.
Kepala Negara menegaskan bahwa pembentukan kementerian dalam jumlah besar bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengelola negara kepulauan yang sangat luas dengan tantangan multisektoral yang kompleks.
Perbandingan Proporsional: Menakar Skala Pemerintahan Indonesia dan Timor Leste
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti bahwa ukuran besar atau kecilnya sebuah kabinet harus dilihat secara proporsional terhadap beban kerja, luas teritori, dan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh negara. Ia mencontohkan negara tetangga Timor Leste yang memiliki jumlah kementerian hingga 28 pos meski dengan skala geografis dan populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.
Jika rasio tersebut ditarik ke dalam konteks Indonesia yang memiliki lebih dari 280 juta penduduk, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau, maka jumlah kementerian yang ada dinilai sangat rasional guna memastikan tidak ada wilayah atau sektor strategis yang luput dari pengawasan pemerintah.
“Kita sering mendengar kritik kabinet kita gemuk. Coba kita lihat negara tetangga kita, Timor Leste, jumlah menterinya ada 28 orang. Padahal wilayah dan penduduknya jauh lebih kecil,” ujar Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Pernyataan ini sekaligus menjadi argumen tandingan bagi pihak-pihak yang mempertanyakan efisiensi birokrasi di bawah kepemimpinannya.
Kompleksitas Tantangan Geopolitik dan Kebutuhan Percepatan Pembangunan
Presiden menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan geopolitik, geoekonomi, dan ketahanan nasional yang sangat kompleks. Sektor-sektor krusial seperti ketahanan pangan, transisi energi, hilirisasi industri mineral, pendidikan, dan kesehatan memerlukan fokus penanganan yang spesifik dari kementerian teknis yang mandiri.
Pecahnya beberapa kementerian digadang-gadang bertujuan untuk mempercepat birokrasi pelayanan publik, memangkas rantai izin yang berbelit-belit, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran pembangunan di daerah-daerah tertinggal.
Pemerintah berkomitmen untuk membuktikan bahwa kabinet yang besar tetap dapat bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel melalui penerapan pengawasan kinerja digital (key performance indicators) bagi setiap menteri.
Harmonisasi antarlembaga terus dikoordinasikan secara berkala di tingkat menteri koordinator guna menghindari tumpang tindih kewenangan.
Tanggapan Pengamat dan Publik Terhadap Struktur Kabinet
Isu mengenai ukuran kabinet yang gemuk kerap menjadi diskursus hangat di kalangan pengamat hukum tata negara dan politisi oposisi. Sebagian kalangan menilai kabinet besar berpotensi membengkakkan anggaran belanja operasional birokrasi (belanja pegawai), sementara sebagian lainnya memandang positif langkah tersebut sebagai strategi akomodasi politik untuk memperkuat stabilitas koalisi pemerintahan di parlemen.
Kendati demikian, Presiden Prabowo konsisten menekankan bahwa tolok ukur utama keberhasilan kabinet bukanlah pada sedikit atau banyaknya jumlah menteri, melainkan pada hasil nyata kerja nyata (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Evaluasi kinerja berkala dipastikan akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh pembantu presiden bekerja sesuai target visi Indonesia Emas.
Dukungan publik dan pengawasan media massa diharapkan tetap berjalan objektif dalam mengawal jalannya roda pemerintahan.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung perbandingan jumlah menteri Timor Leste di tengah kritik kabinet gemuk memberikan perspektif baru mengenai rasionalitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Melalui penekanan pada skala geografis, kompleksitas tantangan nasional, serta komitmen efektivitas kinerja birokrasi, struktur pemerintahan yang dibentuk diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara optimal dan berkeadilan.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
