Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 7,5 Persen pada 2027

Pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,9 persen hingga 7,5 persen pada 2027. Sasaran tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 sebagai bagian dari upaya mempercepat Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan target pertumbuhan tinggi diperlukan agar Indonesia mampu naik menjadi negara berpendapatan tinggi dalam beberapa dekade mendatang. Hingga 2024, pendapatan per kapita Indonesia tercatat sekitar US$4.910, masih jauh dari batas negara berpendapatan tinggi sebesar US$13.935. 

Menurut Rachmat, target pertumbuhan tersebut tidak akan tercapai jika pembangunan ekonomi hanya bertumpu pada Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah mulai mendorong pemerataan pertumbuhan melalui penguatan potensi ekonomi daerah dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia. 

Dalam rancangan RKP 2027, Kawasan Barat Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,8 persen hingga 7,3 persen dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 78,7 persen. Sementara Kawasan Timur Indonesia ditargetkan tumbuh lebih tinggi, yakni 6,5 persen hingga 8,3 persen dengan kontribusi PDB sekitar 21,3 persen. 

Pulau Jawa masih menjadi motor utama ekonomi nasional dengan kontribusi PDRB mencapai 56,5 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan Jawa berada di kisaran 5,9 persen hingga 7,5 persen melalui penguatan sektor industri, inovasi, dan kawasan metropolitan terintegrasi. 

Adapun Sulawesi diproyeksikan tumbuh hingga 8,7 persen sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam. Kalimantan diarahkan menjadi superhub ekonomi Nusantara, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara difokuskan sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif internasional. 

Pemerintah juga mulai mendorong pembiayaan pembangunan di luar APBN, termasuk melalui investasi dan peran Danantara. Langkah itu dinilai penting untuk memperluas kapasitas pembangunan nasional tanpa sepenuhnya bergantung pada fiskal negara. 

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai target pertumbuhan mendekati 7,5 persen cukup ambisius di tengah ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Pelaku usaha berharap pemerintah mampu menjaga kepastian regulasi, memperbaiki iklim investasi, dan menekan biaya logistik agar ekspansi ekonomi dapat berjalan lebih agresif.