JAKARTA, BERITA NASIONAL – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan Tengah (Kalteng) setelah merampungkan agenda peninjauan di Kalimantan Barat (Kalbar) pada Sabtu (22/8/2026) malam. Kunjungan kerja maraton ini difokuskan untuk menggelar rapat koordinasi darurat dan mengevaluasi langsung langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di wilayah Kalteng.
Penerbangan rombongan kepresidenan dari Kalbar ke Kalteng menunjukkan perhatian khusus pemerintah pusat terhadap eskalasi kabut asap di pulau tersebut. Kalteng saat ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan sebaran titik panas paling pekat akibat kekeringan parah pada ekosistem gambut, sehingga kehadiran pimpinan tertinggi negara dan Mendagri diperlukan guna memastikan komando penanganan di tingkat daerah berjalan solid tanpa hambatan birokrasi.
Kunjungan Kerja Maraton Memantau Titik Kritis Karhutla
Rombongan Presiden dan Mendagri bergerak cepat meninjau provinsi-provinsi yang berada di garis depan bencana karhutla. Setelah meninjau kesiapan sarana pemadaman dan pasokan infrastruktur air di Kalimantan Barat, rombongan langsung mengalihkan fokus ke Kalimantan Tengah yang menghadapi tekanan penurunan debit air sungai dan kebakaran lahan gambut dalam.
Kehadiran jajaran pimpinan pusat ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi riil sebaran titik api (hotspot) serta efektivitas operasi darat yang dilakukan tim satgas gabungan.
Langkah jemput bola ke lokasi bencana ini memastikan bahwa seluruh arahan teknis dari rapat koordinasi di Jakarta dapat segera dieksekusi secara presisi oleh pemerintah daerah setempat.
Instruksi Mendagri: Optimalkan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
Dalam kapasitasnya sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota di Kalimantan Tengah untuk tidak ragu menggunakan instrumen pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD. Anggaran darurat tersebut harus difokuskan untuk membiayai operasional penanggulangan karhutla dan penanganan kesehatan masyarakat.
Tito menekankan bahwa payung hukum pengeluaran dana darurat bencana telah diatur secara jelas oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah daerah diminta memprioritaskan alokasi dana untuk pengadaan logistik pemadaman, sewa armada mesin pompa air, suplai bahan bakar selang pemadam, serta pemenuhan masker respirator dan oksigen medis bagi fasilitas puskesmas di pedesaan.
Sinergi Forkopimda dan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Rapat darurat yang digelar bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng turut membahas sinkronisasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pengawasan terpadu di tingkat desa (pemberdayaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas) diperkuat guna menutup ruang bagi aktivitas pembakaran lahan baru.
Mendagri meminta para kepala daerah untuk bersikap tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar.
Pemerintah daerah diwajibkan mendukung penuh aparat kepolisian dan kementerian lingkungan dalam mengusut tuntas serta menyegel konsesi perkebunan yang terbukti memiliki titik api aktif di dalam area kerjanya.
Penguatan Operasi Terpadu Modifikasi Cuaca dan Logistik Darat
Kunjungan ini memastikan integrasi operasi antara pengerahan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan regu pemadaman darat dapat menjangkau titik-titik gambut terisolasi di Kalteng. Distribusi armada truk tangki air dan pompa hisap bertekanan tinggi dari kementerian teknis langsung dipetakan ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan sumber air.
Pemerintah pusat menjamin dukungan penuh bagi pemerintah daerah hingga musim hujan kembali tiba dan situasi udara pulih.
Konsolidasi tingkat tinggi ini diarahkan agar dampak buruk terhadap kesehatan pernapasan warga, operasional transportasi sungai, dan stabilitas ekonomi regional Kalimantan dapat segera teratasi.
Langkah Mendagri Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan Tengah usai dari Kalbar mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana karhutla secara langsung di lapangan. Melalui pengalokasian anggaran daerah yang fleksibel, ketegasan penegakan hukum, serta sinergi komando pusat-daerah yang kokoh, penanganan karhutla di Kalteng diharapkan mampu memadamkan titik api secara efektif demi keselamatan masyarakat.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
