Komisi II DPR Nilai Blacklist Pelaku Politik Uang Gagasan Menarik
Pimpinan Komisi II DPR RI menilai usulan memasukkan pelaku politik uang ke dalam daftar hitam atau blacklist pemilu sebagai gagasan menarik yang layak dibahas lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai langkah memperkuat efek
OJK Relaksasi Kredit Rp12,6 Triliun untuk Korban Banjir Sumatera
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperpanjang dukungan bagi debitur terdampak banjir dan longsor di Sumatera melalui kebijakan relaksasi kredit dan pembiayaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana. Kebijakan relaksasi berlaku bagi debitur di
Purbaya Siapkan Panda Bond untuk Kurangi Ketergantungan Dolar
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana penerbitan panda bond sebagai langkah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembiayaan dan transaksi keuangan global. Instrumen tersebut diproyeksikan menjadi alternatif pendanaan berbasis mata uang yuan China. Purbaya menjelaskan
Komisi I DPR Minta Pelibatan TNI untuk Peserta LPDP Dikaji Ulang
Komisi I DPR RI meminta rencana pelibatan TNI dalam pembinaan atau penggemblengan peserta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikaji ulang secara matang. Usulan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan relevansi program dengan tujuan utama pengembangan akademik dan sumber daya manusia. Anggota Komisi I DPR
Bos Bulog Bantah Harga Beras Naik Meski Stok Melimpah
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membantah anggapan bahwa harga beras nasional mengalami kenaikan di tengah kondisi stok pemerintah yang melimpah. Menurutnya, cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai sekitar 5,2 juta ton dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun
Produk Wajib Halal 2026, BPJPH Perkuat Kerja Sama dengan China
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kerja sama internasional di sektor halal dengan mengundang 18 lembaga halal luar negeri (LHLN) asal China. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026. Pertemuan bertajuk Courtesy Meeting
Prabowo Putuskan Struktur Polri Tak Berubah, Kapolri di Bawah Presiden
Presiden Prabowo Subianto memutuskan posisi Kapolri tetap berada langsung di bawah presiden. Keputusan ini sekaligus menutup wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi institusi kepolisian. Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan. Pemerintah menilai struktur kelembagaan Polri
Laporan Asuransi Diperpanjang Hingga Juni, OJK Fokus Perbaikan Sistem
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan keuangan industri asuransi hingga 30 Juni 2026. Kebijakan ini bukan sekadar relaksasi, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan akurasi pelaporan di sektor tersebut. Perpanjangan diberikan untuk laporan keuangan tahunan 2025 yang telah
Program Kredit 5 Persen, NPL Berpotensi Naik di Bank BUMN
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kredit berbunga maksimal 5 persen dinilai berpotensi memperluas akses pembiayaan, namun sekaligus memunculkan risiko peningkatan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di bank pelat merah. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu masyarakat kecil memperoleh pinjaman dengan biaya lebih rendah. Namun,
Pemerintah Siapkan BBM Etanol 20 Persen Mulai 2028
Pemerintah menargetkan implementasi bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan campuran etanol sebesar 20 persen atau E20 mulai diterapkan pada 2028. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. (detikfinance) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
