Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Desakan tersebut muncul setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti pengelolaan dan pelaporan anggaran pendidikan.
Menurut JPPI, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat. Program tersebut merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendukung operasional sekolah sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Temuan BPK dinilai perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki mekanisme pelaporan, mulai dari tingkat sekolah hingga sistem pengawasan di tingkat pusat. Langkah tersebut dianggap penting untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran.
Dana BOS selama ini menjadi sumber pembiayaan utama berbagai kebutuhan sekolah, termasuk pengadaan sarana pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan dukungan operasional lainnya. Karena itu, kualitas tata kelola anggaran pendidikan memiliki dampak langsung terhadap layanan yang diterima peserta didik.
JPPI juga mendorong peningkatan kapasitas pengelola dana di sekolah agar proses pelaporan dapat dilakukan secara lebih tertib dan sesuai regulasi. Selain itu, penggunaan teknologi digital dinilai dapat membantu meningkatkan transparansi dan kemudahan pengawasan.
Pemerintah diharapkan menjadikan hasil audit sebagai dasar perbaikan sistem sehingga penyaluran dan pemanfaatan dana BOS semakin efektif serta tepat sasaran dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
Shama is a Content Specialist and News Writer with 4.5+ years of experience in journalism, press release writing, SEO content, and digital publishing. She covers business, technology, blockchain, cryptocurrency, finance, and corporate communications, delivering research-driven content for media platforms and global audiences.
