Usulan Tembak Mati Begal Picu Perdebatan, DPR Mendukung Menteri Pigai Menolak
Wacana pemberian tindakan tegas hingga tembak mati terhadap pelaku begal kembali memicu perdebatan di tingkat nasional. Sejumlah anggota DPR menyatakan dukungan terhadap langkah keras aparat untuk menekan angka kejahatan jalanan, sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak pendekatan tersebut karena dinilai berpotensi
Hakim MK Desak Operator Seluler Cari Solusi Kuota Internet Hangus
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta operator seluler tidak hanya mempertahankan kebijakan kuota internet hangus, tetapi mulai merumuskan solusi yang lebih adil bagi konsumen. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang uji materi aturan telekomunikasi terkait polemik kuota internet yang hangus setelah
WNI Relawan Gaza Mengaku Alami Kekerasan Saat Ditahan Israel
Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan aparat Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza dilaporkan mengalami kekerasan fisik selama masa penahanan. Keterangan itu disampaikan Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal RI di Istanbul, Darianto Harsono, setelah para relawan dibebaskan dan dipindahkan keluar dari wilayah
Enam Pelaku Begal Ditangkap, Polisi Ungkap Motif untuk Beli Narkoba dan Kebutuhan Ekonomi
Polda Metro Jaya menangkap enam pelaku pencurian dengan kekerasan dan begal yang beraksi di sejumlah wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Depok. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap sebagian pelaku mengaku melakukan aksi kriminal demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan membeli narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum
KPK Jerat 1.880 Tersangka Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap capaian penindakan selama 22 tahun berdiri dengan menetapkan sebanyak 1.880 orang sebagai tersangka kasus korupsi. Data tersebut disampaikan KPK sebagai gambaran perjalanan lembaga antirasuah sejak berdiri pada 2003 hingga 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu
Pengamat Soroti Pasal Bermasalah UU PDP, Dinilai Berpotensi Jadi “UU ITE Jilid II”
Sejumlah pengamat hukum dan kebebasan sipil menilai beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum digital di Indonesia. Mereka khawatir sejumlah ketentuan dalam UU PDP dapat berkembang menjadi “UU ITE jilid II” apabila tidak disertai
KPK Bakal Ubah Mekanisme Penetapan Tersangka Usai KUHAP Baru Berlaku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengubah mekanisme penetapan tersangka setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Dalam aturan baru tersebut, status tersangka tidak lagi ditetapkan sejak awal penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik), melainkan setelah proses penyidikan
Herman Deru Nilai Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pembiayaan Pembangunan
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Instrumen tersebut dinilai penting untuk membantu kepala daerah merealisasikan program prioritas tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pernyataan
Polisi Dalami Dugaan Tekanan Psikologis dalam Kasus PRT Loncat di Jakpus
Polisi mendalami dugaan tekanan psikologis yang dialami seorang pekerja rumah tangga (PRT) berinisial D (30) yang nekat melompat dari lantai dua rumah majikannya di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban diduga mengalami tekanan mental selama bekerja di rumah seorang advokat berinisial
Empat Prajurit TNI Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Empat prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menghadapi sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026). Sidang tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah proses pemeriksaan saksi dan pembacaan dakwaan dalam perkara yang menyita perhatian publik itu.
