JAKARTA, BERITA NASIONAL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengingat negara-negara tetangga telah berkali-kali melayangkan nota protes dan keberatan diplomatik kepada Indonesia pada Jumat (21/8/2026). Puan menegaskan agar instansi terkait tidak bersikap pasif hingga menunggu datangnya protes lanjutan dari negara sahabat akibat dampak asap lintas batas yang kian meluas.
Kabut asap karhutla dari daratan Indonesia sebelumnya sempat memicu gangguan serius di kawasan regional, termasuk meliburkan ratusan aktivitas sekolah di Malaysia dan memicu peringatan kewaspadaan kualitas udara di Singapura. Puan menuntut adanya evaluasi menyeluruh dari jajaran kementerian teknis, BNPB, dan pemerintah daerah agar penanganan titik api (hotspot) dilakukan secara responsif dan tanpa penundaan birokrasi.
Sorotan Nota Protes Diplomatik dan Dampak Lintas Batas
Puan Maharani menegaskan bahwa persoalan karhutla bukan hanya isu lingkungan domestik, melainkan telah menjadi isu diplomasi regional yang sensitif di kawasan Asia Tenggara. Sebaran asap tebal yang terbawa angin melintasi batas negara berpotensi menurunkan kualitas udara negara tetangga dan mengganggu stabilitas hubungan bilateral.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan dalam siaran persnya.
DPR menyoroti bahwa kerugian yang ditimbulkan tidak hanya memicu protes internasional, tetapi juga telah melumpuhkan aktivitas pendidikan anak-anak di daerah serta mengancam kesehatan jutaan warga lokal dari paparan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Evaluasi Jeda Waktu Antara Deteksi dan Tindakan Pemadaman
Salah satu poin kritis yang diultimatum oleh Ketua DPR adalah kinerja pencegahan dan penanggulangan oleh pemerintah daerah. Puan menyoroti seringnya titik api kecil berubah menjadi kobaran liar yang tak terkendali akibat adanya jeda waktu (gap) yang terlalu lama antara laporan sensor satelit dan eksekusi pemadaman di darat.
Menurut Puan, eskalasi karhutla sering kali membesar bukan karena titik api tidak terdeteksi, melainkan karena lambatnya alur pengambilan keputusan dan mobilisasi armada pemadam ke lokasi kejadian.
Pemda dan Satgas Karhutla diminta transparan menjelaskan bagaimana mekanisme penanganan dini dilakukan sejak titik api pertama kali terpantau agar pemadaman dapat dieksekusi secara instan sebelum api merembet ke lapisan dalam lahan gambut.
Ketegasan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran
Selain akselerasi pemadaman fisik, Puan mendesak aparat kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menindak tegas pihak-pihak yang sengaja menyulut api demi pembersihan lahan (land clearing) secara murah.
Puan menegaskan bahwa setiap titik api harus ditelusuri kepemilikannya dan dimintai pertanggungjawaban hukum secara transparan.
Sanksi pidana dan pencabutan izin konsesi dinilai mutlak dijatuhkan kepada korporasi maupun kelompok yang terbukti lalai menjaga konsesinya dari kebakaran, guna memberikan efek jera yang nyata dan mencegah siklus karhutla terulang setiap musim kemarau.
Optimalisasi Sumber Daya Udara dan Modifikasi Cuaca
Guna memutus rantai penyebaran asap, parlemen mendorong pemerintah pusat melipatgandakan pengerahan pesawat patroli, armada helikopter water bombing, dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara terintegrasi.
Koordinasi lintas sektor antara TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan masyarakat peduli api harus diperkuat dengan dukungan anggaran operasional yang fleksibel.
Langkah mitigasi cepat ini dipandang krusial guna mengembalikan kualitas udara bersih bagi masyarakat Indonesia sekaligus membuktikan komitmen serius RI dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup internasional.
Peringatan Ketua DPR Puan Maharani terkait nota keberatan negara tetangga menjadi dorongan krusial bagi pemerintah untuk mempercepat pemadaman karhutla secara tuntas. Melalui penegakan hukum tanpa kompromi, pemangkasan jeda birokrasi pemadaman, serta koordinasi satgas yang solid di lapangan, Indonesia diharapkan mampu mengendalikan ancaman kebakaran lahan demi melindungi kesehatan rakyat dan menjaga kedaulatan diplomasi lingkungan di kancah global.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
